Post Views: 46
Mediamasa.info – Medan | Pengelolaan anggaran di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah proyek dinilai menyisakan kejanggalan, mulai dari mutu pekerjaan, pola pengadaan, hingga dugaan praktik monopoli yang dinilai berpotensi mengarah pada tindakan koruptif.
Mutu Underpass HM Yamin Disoal Warga
Perbandingan antara Underpass HM. Yamin dengan Underpass Gatot Subroto (Manhattan) memunculkan tanda tanya besar. Konstruksi HM. Yamin dinilai tidak sebanding dengan proyek serupa, sehingga masyarakat menduga adanya masalah dalam proses pengerjaan maupun pengawasan teknis di lapangan. Isu ini semakin menambah daftar panjang pertanyaan publik terhadap SDABMBK.
Mekanisme E-Katalog Dinilai Janggal: Pemenang Tidak Kompeten?
Sistem E-Katalog seharusnya menawarkan transparansi. Namun ketika dikonfirmasi pada Senin (17/11/2025), menurut pengamatan Erwin Simanjuntak ST, terdapat perusahaan pemenang tender yang diduga tidak memiliki kapasitas memadai, tidak memiliki pabrik, tidak memiliki lisensi, bahkan tidak terdaftar pada sistem yang menjadi dasar pengadaan.
Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya intervensi dalam pemilihan penyedia.
Terpisah, Aktivis Juliandi Deparia menilai, “Kalau pemenangnya tidak masuk akal, maka yang masuk akal adalah dugaan ada yang mengatur.”
Kolam Retensi Medan Selayang: Anggaran Besar, Manfaat Minim
Proyek kolam retensi Medan Selayang juga menjadi sorotan tajam. Meski disebut-sebut berbasis kajian teknokratik, setiap hujan deras kawasan Jl. Dr. Mansyur tetap tergenang layaknya kolam. Publik mempertanyakan keseriusan kajian teknis proyek tersebut—apakah benar dilakukan atau hanya formalitas agar anggaran dapat digelontorkan.
Isu Pengaturan Paket P-APBD 2025
Kabar yang beredar menyebutkan dugaan bahwa Gibson Panjaitan memberikan seluruh paket P-APBD 2025 kepada Rio, Sekretaris DPD NasDem Kota Medan, untuk memperkuat posisi menuju kursi Kadis SDABMBK definitif.
Praktisi hukum Mangadum SH menilai bahwa jika isu tersebut benar, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik jual beli pengaruh yang merusak sistem birokrasi dan integritas pemerintahan.
AWAKI: Kejari Medan Harus Bertindak Tanpa Tebang Pilih
Melihat banyaknya dugaan penyimpangan, Wakil Ketua Aliansi Wartawan Anti Korupsi Indonesia (AWAKI), Erwin Simanjuntak ST, meminta Kejaksaan Negeri Medan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa penyelidikan tidak boleh difokuskan pada pihak tertentu saja.
Menurutnya, transparansi dan ketegasan aparat hukum menjadi kunci penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran pembangunan Kota Medan.(*)
