Anggota DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim mengawal aspirasi warga Surgi Mufti hasil reses, mulai dari PJU, dermaga Kubah, hingga dampak karhutla.
Banjarmasin,
mediamas.info– Beragam persoalan mendasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mewarnai agenda reses anggota DPRD Kota Banjarmasin, Zainal Hakim. Serap aspirasi (temu konstituen) ini berlangsung di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kamis (22/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan dan masukan. Isu yang mencuat mulai dari keberlanjutan program perlindungan sosial, memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan layanan kesehatan, hingga mendesaknya pembangunan infrastruktur.
“Ada beberapa poin krusial yang nantinya kami sampaikan ke pemerintah kota melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Tujuannya agar persoalan paling mendasar di masyarakat bisa segera ditangani,” ujar Zainal Hakim.
Terkait isu lingkungan, legislator dari Banjarmasin Utara ini menyoroti dampak karhutla yang mulai mengganggu kualitas udara. Ia mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan saat kondisi udara memburuk, serta wajib menggunakan masker jika harus bepergian demi mengantisipasi gangguan pernapasan.
Di sektor kesehatan, warga mendorong pemerintah daerah agar lebih menggencarkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah preventif ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran warga sekaligus mendeteksi dini potensi penyakit.
Selain masalah sosial dan kesehatan, warga Surgi Mufti juga mengeluhkan minimnya infrastruktur lingkungan. Dua hal yang mendesak adalah penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan perbaikan fasilitas dermaga di kawasan wisata religi Kubah Surgi Mufti.
Keberadaan PJU dinilai vital untuk menunjang keamanan aktivitas warga pada malam hari. Sementara, dermaga yang representatif sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas serta mempermudah akses jemaah menuju kawasan Kubah Surgi Mufti.
Zainal menegaskan bahwa seluruh aspirasi ini menjadi catatan penting yang akan dikawal legislatif dalam pembahasan kebijakan maupun program pembangunan daerah ke depan.
“Melalui reses ini, kami bisa memetakan langsung apa yang menjadi kebutuhan riil warga. Ini akan menjadi bahan perjuangan kami di parlemen,” pungkasnya.
