Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menerima visitasi penilaian dari Komisi Informasi Kalteng dan menegaskan komitmen keterbukaan informasi publik.
Palangka Raya, mediamas.info – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berkomitmen meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui pelayanan yang transparan, akurat, dan responsif. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat menerima kunjungan visitasi penilaian keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Peteng Karuhei I, Senin (19/10/2026).
Fairid menyambut baik visitasi ini sebagai momentum mengevaluasi sekaligus memperkuat layanan informasi di lingkungan pemko. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat dan landasan utama membangun kepercayaan publik.
“Setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemko Palangka Raya harus mampu menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Guna mendukung komitmen tersebut, Pemko Palangka Raya terus meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana dan mengembangkan layanan berbasis digital. Salah satu inovasi unggulannya adalah chatbot Tatau (Teman Tanya Urusan Warga) yang kini terintegrasi dengan situs resmi palangkaraya.go.id dan ppid.palangkaraya.go.id.
Selain layanan digital administratif, Pemko Palangka Raya juga mengoptimalkan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Langkah ini diambil untuk memastikan penyampaian informasi yang cepat dan akurat di tengah ancaman karhutla dan kabut asap.
“Sistem ini mengintegrasikan informasi titik panas, kualitas udara, jarak pandang, hingga data kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dari 11 puskesmas induk. Informasi disajikan melalui dasbor publik dan peta interaktif agar masyarakat dapat memantau kondisi terkini,” jelas Fairid.
Fairid menegaskan, penyediaan informasi yang responsif dan mudah diakses merupakan bagian vital dari upaya pemerintah melindungi warga. Ia berharap visitasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan standar keterbukaan informasi dan memperkuat legitimasi pemerintah.
“Kepercayaan publik tumbuh ketika masyarakat merasakan pemerintah hadir secara terbuka, mendengar, dan melayani,” pungkasnya.
