Enam fraksi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui RAPBD TA 2027 sebesar Rp2,88 triliun dengan sejumlah catatan kritis untuk kepentingan publik.
Tanah Bumbu, mediamas.info – Enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu kompak menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Meski memberikan lampu hijau, seluruh fraksi tetap memberikan sejumlah catatan kritis agar penyusunan anggaran lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sikap kolektif tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Bumbu, Senin (19/10/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani didampingi Wakil Ketua I Hasanuddin, serta dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Putu Wisnu Wardhana yang mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif.
Enam fraksi yang menyatakan persetujuan meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golkar, serta Fraksi NasDem Sejahtera. Mereka menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang mengacu pada kebutuhan riil publik sekaligus mendukung program prioritas pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, struktur rancangan keuangan daerah dipaparkan secara rinci. Pendapatan daerah Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2,18 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,88 triliun.
Untuk menutup defisit anggaran belanja tersebut, pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp702,34 miIiar. Anggaran ini nantinya akan menjadi dasar pembiayaan roda pemerintahan dan pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2027.
Melalui fungsi anggarannya, DPRD Tanah Bumbu berkomitmen mengawal ketat kebijakan belanja daerah. Dewan memastikan program kerja didistribusikan pada sektor yang menyentuh masyarakat langsung, mulai dari akselerasi infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah.
Persetujuan yang disertai masukan dari seluruh fraksi ini menjadi landasan formal sebelum pembahasan RAPBD Tanah Bumbu 2027 melangkah ke tahapan berikutnya.
